Artikel
ini saya buat setelah materi pembelajaran Pendidikan Karakter Pertemuan Pertama.
Bisa langsung di copas
Setiap
bangsa, setiap masyarakat, setiap kebudayaan membutuhkan suatu pembaharuan,
agar dapat bertahan hidup. Demikian juga dengan pendidikan, membutuhkan suatu renaissance
atau menurut filsuf M. Heidegger, suatu geistige renewal.(1) Bagaimana
hal ini dapat dilakukan?
Menurut pendapat saya kita harus kembali kepada
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila seraya menatap ke depan menghadapi tantangan
jaman. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu pendidikan itu merupakan salah satu tujuan
dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dan dirumuskan sebagai “mencerdaskan
kehidupan bangsa”. Pancasila sebagai Dasar Negara harus pula melandasi
pendidikan. Hanya bangsa yang cerdas yang akan mampu menghadapi tantangan jaman
dan globalisasi. Pembukaan UUD itu merumuskan tujuan pendidikan yang melampaui
sekat-sekat agama, suku dan ras, menempatkan pendidikan dalam kehidupan bangsa,
bukan golongan dan kelompok apapun. Yang harus menjadi cerdas adalah kehidupan
bangsa dalam segala dimensinya, politik, kultural dan ekonomi. Lebih lanjut
pendidikan harus berlandaskan Pancasila.
Dalam
konteks itulah kita membaca kembali karya-karya Prof. Dr. N. Driyarkara, yang
dapat dirumuskan dalam empat prinsip pendidikan ialah: humanisme, humanisasi,
humaniora dan humanitas.
A. Humanisme Sebagai Filsafat
Pendidikan
Humanisme
memiliki bermacam-macam arti.Tetapi disini dengan humanisme dimaksudkan suatu
visi yang melihat manusia sebagai yang bermartabat dan luhur. Driyarkara tidak
bertitik tolak dari cogito ergo sum Descartes dan tidak pula dari
definisi filsafat Yunani Kuno animal rationale, melainkan manusia
sebagai “berada-di-dunia”. Manusia hanya menjadi manusia dengan berinteraksi
dengan sesamanya dan dengan alam semesta. Manusia mengubah relasi alamiahnya
dengan sesamanya menjadi komunitas yang disebut bangsa dan negara. Selanjutnya
manusia mengubah dunianya, memberi arti-arti pada dunianya, sehingga
terintegrasi dengan dirinya menjadi dunia manusia, terutama melalui ilmu
pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks inilah “negara” dan “bangsa” dilihat
sebagai ciptaan budaya. Karena hal itu merupakan proses, maka Driyarkara
mengatakan: manusia “menegara”. Tidak hanya itu, manusia mengorganisir dunianya
melalui simbolisasi sehingga mengubah khaos menjadi kosmos yang
layak dihuni. Manusia mengatasi keterbatasan dirinya melalui penciptaan ilmu
dan teknologi serta simbol-simbol. Dengan demikian ia mengatasi kecemasan
fundamentalnya. Sebagaimana Nietzsche mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi
adalah manifestasi will to power, kehendak untuk berkuasa. Kehendak
untuk berkuasa bila tidak terkendali akan menciptakan malapetaka, sebut saja
kerusakan alam oleh Lapindo, pemanasan bumi, deforestasi, pencemaran udara dan
laut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pendidikan agar dengan cerdas dapat
merawat dirinya dan dunianya. Maka humanisme klasik yang menekankan
“pengendalian-diri” dan “penguasaan-diri” tidak bertentangan dengan humanisme
kontemporer. Gairah, emosi, kecenderungan tidak harus direpresi, tetapi diatur
dan dikendalikan sehingga bisa diekspresikan dengan baik, bahkan dengan indah
dalam kesantunan dan kesenian. Mesu budi, mesu salira, dalam asketisme
Jawa tetap relevan dalam budaya konsumeristik dan hedonistik. Perlu diingat
bahwa asketisme tidak menghapus kebebasan, tetapi memberi makna pada kebebasan
sebagai aktualisasi eksistensinya.
Pendidikan
oleh humanisme dilihat sebagai penyempurnaan diri manusia, maka juga merupakan
proses pemberadaban. Driyarkara membedakan dua fase perkembangan diri manusia.
Tahap pertama disebut hominisasi, yaitu proses perkembangan “menjadi manusia”
yang mencapai kedewasaan fisik dan psikologis. Sesudah itu perkembangan
meningkat menjadi humanisasi. Dalam proses ini pendidikan menjadi
aktivitas yang menentukan yang oleh Driyarkara dianggap sebagai proses
fundamental, karena keluar dari hakekat manusia sendiri. “Bagaimanapun juga, humanismus
atau humanisme selalu berarti perkembangan yang lebih tinggi, diatas tingkat
minimal. Tingkat yang minimal itulah yang kita sebut hominisasi, sedang tingkat
yang lebih sempurna kita beri nama humanisasi.” (Karya Lengkap:
368-369).
B. Humanisasi Sebagai Proses
Pendidikan
Kalau
humanisme merupakan visi menyeluruh tentang pendidikan, visi itu harus
dikonkritkan dalam suatu kegiatan. Visi humanisme itu melihat pendidikan
bertujuan menyempurnakan kemanusiaan. Tujuan itu harus dicapai melalui proses
yang manusiawi pula, yaitu humanisasi, yang dengan sendirinya
mengimplikasikan hominisasi. “Manusia tidak hanya harus menjadi homo
(manusia): dia juga harus menjadi homo yang human, artinya berkebudayaan
lebih tinggi. Ini juga memuat perhalusan.” (Karya Lengkap: 371). Itulah
pendidikan. Apakah implikasi dari pendidikan sebagai hominisasi dan humanisasi
itu?
- Mendidik adalah suatu tindakan yang fundamental, yang bukan perbuatan dangkal. Maka perbuatan itu didasari oleh kehendak, yang melahirkan cinta dari pendidik kepada “subjek-yang-sedang menjadi”.
- Pendidikan harus bersifat dialogis, suatu relasi antara subjek dengan subjek. Menurut Paulo Freire pendidikan adalah relasi subjek dengan subjek yang bersama-sama menangani dunia dan menamai dunia. “Menangani dunia” artinya mengolah dan merawat dunia; “menamai dunia” artinya memberi arti-arti pada dunianya dan mengintegrasikannya dengan dirinya. Segala persoalan ekologis dewasa ini disebabkan karena manusia mengubah atau memanfaatkan dunia tanpa merawatnya. Manusia dikuasai oleh teknologi, bukan menguasai teknologi, yaitu menjadikan segala bentuk teknologi mempunyai arti bagi dirinya.
- Pendidikan mencakup pendidikan nilai. “Mendidik berarti memasukkan anak ke dalam alam nilai-nilai, atau juga memasukkan dunia nilai-nilai ke dalam jiwa anak.” (Karya Lengkap: 408). Oleh karena itu pendidikan tidak pernah netral. Orientasi dalam pendidikan nilai itu adalah nilai-nilai Pancasila:
- a. Nilai pertama ialah bahwa pendidikan haruslah memperlakukan manusia dengan hormat, karena menurut keyakinan religius manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi di antara ciptaan lain di dunia.
- b. Nilai kedua ialah bahwa pendidikan harus bersifat manusiawi. lni mengandung berbagai asumsi dan implikasi. Dasar dari setiap perlakuan yang manusiawi adalah perlakuan terhadap manusia sebagai pribadi (persona) atau sebagai subjek. Inilah maksud dari istilah “manusia seutuhnya”, artinya manusia sebagai subjek. Ia tidak boleh diciutkan menjadi objek atau alat guna mencapai tujuan tertentu, tetapi justru ia menjadi tujuan.
- c. Nilai ketiga adalah nasionalisme, mencintai tanah air. Ini berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri atau kelompok yang sempit. Terkandung pula nilai kesatuan yang mengatasi fragmentasi.
- d. Nilai keempat adalah demokratis. Demokrasi mengandaikan bahwa ada penghargaan terhadap manusia yang sama. Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasibnya. Pengembangan demokrasi haruslah dimulai sedini mungkin, khususnya dalam pendidikan. Kendala budaya untuk mengembangkan demokrasi yang menjadi masalah dalam setiap pembangunan politik adalah bagaimana menciptakan etos yang akan mendorong kemandirian individu dan membantu setiap warga negara untuk melihat dirinya sebagai partisipan politik.
- e. Nilai kelima adalah keadilan sosial. Pendidikan sebagai jalur pengembangan diri manusia haruslah menjadi pendidikan untuk keadilan, “education for justice” dan sekaligus menjadi perwujudan dari keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan dorongan permanen dalam sejarah bangsa manusia. Manusia hanya dapat merealisir dirinya sebagai manusia kalau haknya yang fundamental, ialah keadilan sosial tercapai. Keadilan sosial bukan hanya soal keutamaan yang dimiliki oleh individu, tetapi keadilan sosial adalah soal penciptaan tatanan yang mencakup bidang sosial, politik dan ekonomis.
- 4. Pendidikan mencakup pendidikan politik. Agar tercipta suatu kehidupan politik yang manusiawi, maka pendidikan harus mencakup pendidikan politik. Ini ditekankan Driyarkara dalam berbagai pembahasan, seperti tentang kesosialan manusia, kemerdekaan, Pancasila, kepribadian nasional (Karya Lengkap, 57-97; 321-345; 599-646; 651-704; 831-959). Pendidikan politik pada dasarnya bertujuan memberdayakan (empowering) warganegara agar mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam membangun kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan perkataan lain tujuan pendidikan politik adalah menciptakan di kalangan warganegara nilai-nilai politik yang akhirnya menjadi budaya politik. Pendidikan politik merupakan sosialisasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Maka tiga proses saling berkaitan: pendidikan politik, budaya politik dan sosialisasi.
Cakupan
pendidikan politik dapat digambarkan sebagai berikut:
Pendidikan HAM/
|
||||
kewarganegaraanPartisipasi sebagai
warganegara
yang
efektif Mempertahankan dan
memperkuat
demokrasi Membangun identitas nasional
dan budaya politik
Indonesia Pengembangan kemampuan dasar
(Political literacy)Belajar menjadi
Indonesia
Pembentukan
Negara Republik Indonesia dan pembangunan bangsa (nation-building)
merupakan proses yang belum selesai, maka masyarakat Indonesia terus menerus
“belajar menjadi Indonesia”. Driyarkara mengatakan kita “menegara”. Proses
tersebut oleh Clifford Geertz disebut sebagai “integrative revolution“.
Negara dan Bangsa Indonesia terdiri dari kesatuan kelompok-kelompok etnis, yang
berbeda satu sama lain dalam bahasa, agama, adat istiadat dan berbagai sistem
simbol. Kelompok-kelompok itu memperluas ikatan primordialnya dan mengikatkan
diri pada komunitas yang lebih besar lingkupnya yaitu Negara dan Bangsa Indonesia.
Terbentuknya Negara dan Bangsa Indonesia membawa serta institusi, nilai-nilai,
hak dan kewajiban serta wawasan yang baru. Masyarakat Indonesia yang majemuk
itu harus difasilitasi untuk mengenal semuanya. Itu dapat disebut sebagai
pendidikan politik. Masyarakat perlu belajar bagaimana menjadikan dirinya tidak
hanya mengetahui apa itu artinya negara dan bangsa tetapi juga efektif dalam
kehidupan publik melalui pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai baru yang
dapat disebut “political literacy“. Pembentukan Negara dan Bangsa
Indonesia serta keanggotaan didalamnya membawa serta suatu perubahan identitas
baru, yang disebut identitas nasional. Identitas nasional bukan hanya
ekspresi politis, tetapi juga suatu sistem representasi budaya, dimana
warganegara berpartisipasi dalam realitas nyata dan di dalam idea bangsa.
Dengan demikian pembentukan identitas diri bangsa mencakup sosialisasi
nilai-nilai Pancasila menjadi karakter bangsa, yang mampu menghargai
perbedaan keyakinan, manusiawi dan santun, mencintai tanah airnya
dan berempati kepada sesama, demokratis, dan adil. Unsur
ketiga dari pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi. Ada tiga pengertian
dari demokrasi. Pertama, demokrasi merupakan suatu sistem
pemerintahan dimana rakyat berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan yang akan menentukan hidup mereka. Dalam kebanyakan negara modern hal
ini dilakukan melalui perwakilan. Untuk itu dibutuhkan berbagai
prosedur. Demokrasi dalam arti ini adalah prosedur untuk mewujudkan
sistem pemerintahan yang demokratis (persamaan, akuntabilitas, checks and
balances dll). Prosedur itu misalnya pemilihan umum dan syarat-syaratnya,
penyampaian suara atau pendapat konstituen atau rakyat. Akhirnya demokrasi juga
merupakan suatu budaya. Demokrasi sebagai budaya menyebar ke berbagai
institusi: keluarga, lembaga pendidikan, organisasi, partai politik. Semuanya
menuntut agar setiap anggota ikut menentukan institusi atau organisasi
tersebut. Mengandaikan dihormatinya HAM, pendidikan HAM dan hak-hak sipil
menjadi penting karena (1) HAM itu melekat dalam diri manusia sebagai manusia;
(2) hak-hak sipil melekat dalam statusnya sebagai warganegara; (3) negara
bertugas melindungi dan membantu perwujudan hak-hak warganya. Pendidikan HAM
dan hak-hak sipil merupakan bagian dari pendidikan politik.
- C. Humaniora Sebagai Sarana Menghumanisasikan Pengajaran
- 1. Arti humaniora
Humaniora
disini dimaksudkan dalam dua arti; yaitu pertama, sekumpulan ilmu-ilmu
kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, ilmu-ilmu bahasa. Kedua, cara
pengajaran yang mencoba mengangkat unsur-unsur pemanusiaan dalam pengajaran.
Driyarkara merumuskan dalam 13 dalil diikuti penjelasan (Karya Lengkap,
420-465). Gagasan itu kami tuangkan dalam skema sebagai berikut dan kami pilih
dalil X sampai XIII:
Mata pelajaran
|
Fungsi humanisasi
|
|
Membantu manusia muda menyelami
dunianya, sehingga membantu menjadi manusia
|
|
Membantu manusia muda dalam
memasuki alam kebudayaan (dalam arti filosofis di atas)
|
|
Membantu manusia muda untuk
melihat dunianya sebagai Mit-Welt dan dirinya sebagai Mit-Sein
|
|
Membantu manusia muda dalam proses
penyelaman dan penguasaan alam jasmani
|
Dasar
pemikiran Driyarkara sejalan dengan pemikiran filsuf kontemporer J. Habermas.
Ia menyatakan bahwa jenis-jenis ilmu pengetahuan memiliki dasar antropologis
yang disebut kepentingan manusia. Pertama, manusia memiliki kepentingan
teknis yaitu menguasai lingkungannya. Itu melahirkan ilmu-ilmu alam.
Driyarkara menyebut ilmu-ilmu eksakta yang bertujuan menyelami dan menguasai
dunia fisik. Di Indonesia dirasakan betapa sulit mengajarkan ilmu fisika dan
matematika, karena kesadaran antropologis sebagai manusia yang berada dan
berpartisipasi dalam alam semesta kurang dihayati. Manusia menurut Driyarkara,
hanya menjadi manusia dengan “mendunia atau menduniakan material, termasuk
dirinya”. (Karya Lengkap, 719). Kedua, manusia memiliki
kepentingan praktis (dari kata praxis, hubungan antar manusia
atau kepentingan komunikasi; baik antar manusia sekarang, maupun antara manusia
masa kini dengan manusia lalu melalui interpretasi atau hermeneutika teks, yang
menjadikan teks kontemporer dengan kita sekarang). Ketiga, manusia
memiliki kepentingan untuk bebas dari segala belenggu yang mengikatnya
melalui pemikiran kritis. Driyarkara menyebut pendidikan atau kebudayaan
sebagai liberalisasi (Karya Lengkap, 705-730) atau pemerdekaan.
Dengan demikian Driyarkara selalu berusaha melihat dasar antropologi
pendidikan. Tidak hanya pendidik perlu melihatnya, tetapi juga peserta didik
perlu menyadarinya melalui refleksi. Semuanya itu dilaksanakan dari
fenomena kepada esensi atau dari esensi kepada fenomena.
- 2. Humanisasi pengajaran mengimplikasikan pengembangan rasionalitas manusia secara utuh. Pada masa sekarang yang ditekankan adalah rasionalitas instrumental termasuk pembaharuan pendidikan yang memberi perhatian kepada administrasi, teknologi pendidikan dan efisiensi sebagai kriteria perubahan dan kemajuan. Tuntutan administratif yang tidak meningkatkan kualitas pendidikan semakin hari semakin banyak. Pengajaran melalui humaniora akan menekankan penajaman rasionalitas manusia seperti terungkap misalnya dalam suatu pernyataan dan didalamnya telah termuat prinsip-prinsip etis yang harus dieksplisitasikan dan dipelihara. Hal ini dengan seksama dilakukan oleh Bernard Lonergan(2) yang telah saya kemukakan dalam berbagai kesempatan:
Belajar
pada akhirnya adalah belajar menjadi dirinya sendiri. Belajar adalah suatu yang
kita lakukan dalam diri kita dan bagi diri kita dalam kebebasan yang disadari.
Ada empat imperatif etis pendidikan.
- a. “Be attentive“. Perhatian (attention) adalah tindakan sadar untuk memperhatikan apa yang ada di sana. Ini berarti mengamati realita sebagaimana adanya. Menangkap pengalaman kita secara jernih dan tepat. Kata Lonergan: “Lihatlah dari dekat, sehingga kamu bisa belajar” (cognitional self-appropriation).
- b. “Be intelligent“. Perintah ini menyuruh kita untuk memahami pola pengalaman kita atau keseluruhan hidup kita dalam konteks sekeliling kita, sehingga menjadi bermakna. Dalam praktek, ini berarti menggenggam keseluruhan tanpa terhalang oleh detail. “Pahamilah secara penuh, sehingga kamu bisa belajar” (metaphysical self-appropriation).
- c. “Be reasonable“. Ini mengimplikasikan mencapai suatu evaluasi tertentu tentang apa yang perlu kita putuskan melalui suatu penilaian kritis dari pilihan-pilihan yang terjadi. “Tafsirkanlah secara hati-hati, sehingga kamu dapat belajar” (hermeneutical self-appropriation).
- d. “Be responsible“. Perintah terakhir ini menyempurnakan gerak dari imperatif lainnya. Sementara tanggung jawab atas tindakan seseorang merupakan hakekat martabat manusia, tetapi hal ini pada akhirnya terorientasi pada dan disempurnakan pada tanggung jawab kita pada orang lain. “Bertindaklah secara benar, agar kamu bisa belajar (ethical self-appropriation)”. Di sini apropriasi-diri adalah proses mengintegrasikan pengetahuan bagi perkembangan sosial.
- 3. Pendidikan yang memanusiawikan akan:
- a. Membantu siswa mengembangkan gambaran-diri yang positif atau rasa harga-diri, bahwa dirinya layak, penting, diterima dan mampu. Semuanya ini merupakan prakondisi untuk menumbuhkan kepercayaan akan kemampuannya untuk menghayati hidup yang berkualitas dan bermakna.
- b. Mengembangkan inteligensi emosional dan kemampuannya untuk empati, ugahari dan penguasaan-diri.
- c. Mengembangkan keutamaan intelektual, kemampuan kritis dan reflektif, penilaian yang sehat, imaginasi kreatif, dan kepekaan akan nilai.
- D. Humanitas Integral Sebagai Tujuan Akhir Pendidikan
Humanisme
sebagai visi pendidikan yang dikembangkan Driyarkara pada akhirnya bermuara
pada kemanusiaan integral atau utuh yang terus menerus harus disempurnakan.
Inilah humanisme baru yang bercirikan:
- 1. Memiliki kepekaan budaya (cultural sensibility) yang diwujudkan dalam menghargai pluralisme dan multikulturalisme.
- 2. Memperhatikan tantangan sejarah (historically attentive) yang terus berubah.
- 3. Mampu memprakarsai berbagai terobosan dan inovasi serta menemukan makna baru dalam berbagai dimensi kehidupan (philosophically creative).
- 4. Memiliki keunggulan akademik dan sekaligus memiliki kepedulian kepada keadilan dan ketidakadilan (academic excellence and sensitivity to justice and injustice).(3)
Universitas
yang sudah berusia lebih dari satu millenium, ataupun institusi pendidikan
lainnya merupakan tempat bagi pembangunan humanisme baru, dimana manusia
mengalami transformasi eksistensinya, sumber dinamisme dan
kreativitas baru dan pertanyaan radikal.(4)
Catatan:
- (1) Alan Milchman and Alan Rosenberg, “Martin Heidegger and the University as a Site for the Transformation of Human Existence”, The Review of Politics 59 (Winter 1997), No. 1, 78-79.
- (2) Permasalahan ini dikemukakan oleh Alison Mearns Benders, “Renewing the Identity of Catholic Colleges: Implementing Lonergan’s Method in Education”, Teaching Theology and Religion, 10 (2007), No. 4, 215-222. Mengenai kajian lebih lanjut B. Lonergan, Insight. A Study of Human Understanding. San Francisco: Harper & Row, 1978. B. Lonergan, Method in Theology. New York: Seabury Press, 1979.
- (3) Lihat, Jeffrey Centeno, “Learning-to-Be: Reflections on Bernard Lonergan’s Transcendental Philosophy of Education”, http://www.metanexus.net.
- (4) Alan Milchman and Alan Rosenberg, “Martin Heidegger and the University as a Site for the Transformation of Human Existence”, The Review of Politics 59 (Winter 1997), No. 1, 78-79.
Daftar
Kepustakaan
Driyarkara,
N., Karya Lengkap Driyarkara. Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh
dalam Perjuangan Bangsanya. Penyunting: A. Sudiarja, G. Budi Subanar, St.
Sunardi, T. Sarkim. Jakarta: Gramedia, 2006.
Nemiroff,
G.H., Reconstructing Education Toward a Pedagogy of Critical Humanism.
New York: Bergin & Garvey, 1992.
Nussbaum,
M.C., Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal
Education. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
Sastrapratedja,
M., Pendidikan sebagai Humanisasi. Yogyakarta: Penerbitan Universitas
Sanata Dharma, 2001.
_____,
“Pendidikan Humaniora untuk Membangun Humanisme Baru”. (artikel yang akan
terbit dalam Festschrift untuk Prof. Dr. H.A.R. Tilaar).
_____,
“Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Politik”. Ceramah di
Lemhanas, 16 April 2012.
Veugelers,
Wiel, Education and Humanism. Linking Autonomy and Humanity. Rotterdam:
Sense Publishers, 2010.
Wear,
Delese and Bickel, Janet, Educating for Professionalism. Creating Culture of
Humanism in Medical Education. Iowa: University of Iowa Press, 2000.
0 komentar:
Posting Komentar